Detail Katalog
ID: 13302Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia
Pengarang:
Abdul Gaffar Karim
Abdul Gaffar Karim
Penerbit:
Pustaka Pelajar
Pustaka Pelajar
Tempat Terbit:
Yogyakarta
Yogyakarta
Tahun Terbit:
2003
2003
Bahasa:
Indonesia
Indonesia
Subjek
Pemerintahan daerah
Desentralisasi dalam pemerintahan
Otonomi Daerah
Deskripsi Fisik:
xxxv+402 hlm.; 21 cm.
xxxv+402 hlm.; 21 cm.
ISBN:
979-3477-05-9
979-3477-05-9
Nomor Panggil:
352.14 KAR k
352.14 KAR k
Control Number:
BIB005242
BIB005242
BIB ID:
BIB005242
BIB005242
Catatan
Buku ini merupakan kumpulan makalah dan esai yang membahas berbagai kompleksitas dan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi. Beberapa poin utama yang dibahas antara lain:
Dinamika politik lokal: Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat kompleks dan tidak selalu berjalan mulus meskipun otonomi telah diberikan.
Keuangan daerah: Terdapat persoalan besar dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, termasuk transparansi anggaran serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah.
Konflik partai dan kepartaian: Struktur kepartaian di daerah kerap masih sentralistik, sehingga otonomi menjadi tidak maksimal karena pejabat daerah lebih loyal pada partai pusat daripada pada kepentingan masyarakat setempat.
Daerahisme: Muncul kecenderungan mengutamakan “putra daerah” serta menguatnya elite lokal yang dapat memperuncing identitas kesukuan dan berpotensi mengancam integrasi nasional.
Identitas dan kenegaraan: Desentralisasi dipandang sebagai bagian dari proses pencarian identitas kenegaraan Indonesia serta sebagai eksperimen dalam pengelolaan negara modern.
Model kenegaraan: Para penulis mempertanyakan format terbaik hubungan pusat-daerah, termasuk kemungkinan penerapan desentralisasi asimetris untuk mengakomodasi keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai wilayah Indonesia.
Dinamika politik lokal: Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat kompleks dan tidak selalu berjalan mulus meskipun otonomi telah diberikan.
Keuangan daerah: Terdapat persoalan besar dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, termasuk transparansi anggaran serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah.
Konflik partai dan kepartaian: Struktur kepartaian di daerah kerap masih sentralistik, sehingga otonomi menjadi tidak maksimal karena pejabat daerah lebih loyal pada partai pusat daripada pada kepentingan masyarakat setempat.
Daerahisme: Muncul kecenderungan mengutamakan “putra daerah” serta menguatnya elite lokal yang dapat memperuncing identitas kesukuan dan berpotensi mengancam integrasi nasional.
Identitas dan kenegaraan: Desentralisasi dipandang sebagai bagian dari proses pencarian identitas kenegaraan Indonesia serta sebagai eksperimen dalam pengelolaan negara modern.
Model kenegaraan: Para penulis mempertanyakan format terbaik hubungan pusat-daerah, termasuk kemungkinan penerapan desentralisasi asimetris untuk mengakomodasi keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai wilayah Indonesia.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
NAKER08069L |
352.14 KAR k |
Perpustakaan Kemnaker | Tersedia |
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 28 Jul 2026